PESISIR SELATAN - Zona Integritas merupakan Predikat tertinggi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK ) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ( WBBM ), dengan tujuan membangun Mindset dan Budaya Kerja Birokrasi Anti Korupsi dan Melayani.

Dalam pembangunan zona Integritas ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui diantaranya, Pertama Tahap Pembangunan dari instansi di Kabupaten / Kota yang ditandai dengan  adanya fakta integritas, Komitmen bersama dalam lingkup Instansi, yang muaranya nanti adanya penghargaan Piagam Pencanangan dari Inspektoran. Kedua Tahap Pembangunan yang di bidangi oleh bagian Organisasi dengan keluarnya SK Kepala Daerah tentang penetapan Instansi yang memenuhi Kriteria Zona Integritas, Ketiga Tahap Pengusulan, yang mempunyai kewenangan dalam hal ini adalah OPD Inspektorat yang melakukan penilaian mandiri, yang nantinya akan diusulkan ke Menpan Reformasi dan Birokrasi. Keempat Tahap Review langsung dari Menpan RB yang merupakan Tim Penilai Tingkat Nasional. Kelima Penetapan WBK / WBBM, dalam hal ini Menpan RB mengusulkan ke Pemerintah Daerah agar Unit Kerja ditetapkan sebagai WBK, seterusnya Menpan RB menetapkan OPD yang diusulkan sebagai WBBM.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu salah satu Instansi yang telah memenuhi persyaratan dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK ) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ( WBBM ), dengan tujuan membangun Mindset dan Budaya Kerja Birokrasi Anti Korupsi dan Melayani.

Pada tanggal 26 Juni 2020 lalu, disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Pesisir Selatan ( Erizon. ST ) yang didampingi OPD Inspektorat, KOMINFO, Assisten III, Staf Ahli bidang Pemerintahan, Kepala bagian Organisasi Setda Pesisir Selatan bertempat di Kantor DPMPPTSP, dilakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Pesisir Selatan ( Ir.Erizon.MT ) menekankan agar komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK ) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ( WBBM ), dengan tujuan membangun Maindset dan Budaya Kerja Birokrasi Anti Korupsi dan Melayani, harus berkesinambungan terus menerus, tidak hanya sampai di penilaian saja.

Kedepannya kita harus menjadi Clean Government yakni penyelenggara pemerintahan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan suatu negara yang menaati asas – asas umum penyelenggaraan negara yang bersih, serta memiliki ikhitiar baik untuk membangun negara serta bangsanya dengan tetap menjunjung tinggi norma kesusilaan dan norma hukum.