Painan, April 2017.  
KPK RI kembali mengadakan evaluasi kegiatan Pencegahan Korupsi Terintegrasi Kabupaten/kota se-Sumatera Barat di Bukittinggi, Rabu (26/4).
Sekretaris Daerah Pemkab Pessel, Erizon beserta beberapa perwakilan OPD yang telah ditentukan diantaranya, Junaidi (Asisten Setdakab),Yespi Nawiarsih (Inspektur), Yozki Wandri (Bapedalitbang), Suhandry (BPKD), Adha Yanwar (BKPSDM), Suardi (DPMPPTSP), Muskamal (Diskominfo) ikut menghadiri rapat monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi terintegrasi.
"KPK mendorong kabupaten/kota yang ada di indonesia secara langsung dalam melaksanakan pencegahan korupsi terintegrasi dengan cara mengimplementasikan sistem aplikasi elektronik pemerintah, seperti ePlanning, eBudgeting, dan Perizinan Online, serta ditambah dengan merealisasikan sistem TPP (Tambahan Penghasilan Online) pada pertengahan tahun ini" sambut Adliansyah Nasution saat membuka acara rapat ini.
"Kegiatan hari ini akan berlanjutnya besok harinya, kamis, dimana kami mengundang semua Bupati/Walikota seSumatera Barat termasuk Gubernur beserta Ketua DPRD untuk menandatangani Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Perpustakaan Bung Hatta kantor Walikota Bukittinggi".
Pemkab Pesisir Selatan sudah memiliki aplikasi ePlanning yang dikelola oleh Bapedalitbang, eBudgeting dengan nama aplikasi SIPKD (penganggaran), dan Perizinan Online dengan menggunakan Aplikasi dari Kemenkominfo RI yaitu SICANTIK. Dalam penyelenggaraannya ketiga aplikasi ini sudah bisa digunakan, tetapi masih butuh beberapa perbaikan dan pengembangan untuk intregasinya.(01)